Penulis : Ardi Labarani
Ketua :OASE

Pengembangan Mikrohidro Borong Rappoa

A. Latar Belakang mengapa Mikrohidro dikembangkan?

Cara Baru Kelola Kawasan hutan harus mempertimbangkan prinsip – prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Beragam konflik yang terjadi selama ini, selalu diselesaikan melalui pendekatan penegakan hukum. Hal ini menambah daftar panjang hal-hal yang dinilai sebagai pelanggaran HAM. Kasus seperti ini sempat menjadi bagian dari Inkuiri Nasional Komnas HAM. Konflik berimbas buruk pada kerugian Negara atas program-program yang disodorkan ke masyarakat dan kerugian terhadap masyarakat itu sendiri karena terkurasnya energi dalam menghadapi konflik. Kerugian kedua pihak ini dapat terjadi karena hubungan yang tak baik telah terjadi. Padahal berbagai produk hukum Kementerian LHK, telah menjadi jalan untuk mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, yaitu antara lain: 1) Permenhut Nomor 64 tentang Pemanfaatan Air untuk masyarakat; 2) Permen LHK Nomor 83 tentang Perhutanan Sosial tahun 2016. Termasuk pula penetapan zonasi atau blok yang mengakomodasi kepentingan tradisional, budaya, ritual, dan sebagainya.

Alasan lain mengapa mikrohidro perlu dikembangkan, karena sesuai data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sampai dengan akhir 2017 ada sekitar 2.500 atau 7 persen dari total desa yang ada di Indonesia belum dialiri listrik (Pratama, 2017). Namun data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), menunjukkan lebih banyak lagi jumlah desa belum teraliri listrik yaitu setidaknya ada 13.000 desa (MetroTVNews, 2017).  Pada umumnya desa-desa tersebut berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang jauh dari jaringan PLN.

Sesuai landasan di atas, produk-produk hukum dan kebijakan tingkat nasional menantikan pengimplementasian di lapangan dengan model partisipatif multipihak. Ini adalah cara mutakhir dalam pengelolaan Kawasan hutan. Pengelolaan dengan model partisipatif multipihak menyaratkan kemampuan leadership dengan dukungan manajemen di semua level. Leadership yang kuat harus membuktikan mampu membangun kerjasama atau kolaborasi multipihak dengan berpegang pada prinsip mutual respect, mutual trust, dan mutual benefits. Kerjasama atau kemitraan merupakan keniscayaan atau sesuatu yang wajib dalam pengelolaan kawasan hutan. Dan oleh sebab itu keberhasilan kelola kawasan hutan adalah keberhasilan kolektif. Untuk itu harus dibangun kesadaran kolektif (collective awareness) sebagai dasar dimulainya aksi kolektif (collective action). Para pihak yang bekerjasama, secara bertahap sudah seharusnya mampu menerapkan empat prinsip governance yaitu: 1) partisipasi; 2) keterbukaan; 3) tanggung jawab kolektif; dan 4) akuntabilitas.[1]

Pengimplementasian dengan pendekatan partisipatif multipihak telah dilakukan oleh Center for International Forestry Research (Cifor) bersama LSM Lokal melalui penelitian kaji tindak yang menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). Metode ini mampu

membangun partisipasi multipihak untuk membangun mikrohidro di Kampung Senggang dan Kampung Katimbang, Kelurahan Borong Rappoa Kabupaten Bulukumba. Metode ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku untuk ikut meneliti dalam pembangunan mikrohidro. Ini menjadi model yang berhasil diterapkan untuk meminimalisir konflik yang telah menguras energi dan membangun kesadaran untuk mengelola potensi air demi menjawab kebutuhan masyarakat. Prinsipnya sederhana, jika para pihak hanya berpikir konflik maka hasilnya juga konflik yang tak berujung. Namun jika para pihak berpikir pengembangan potensi, maka hasiknya hampir dipastikan adalah kemakmuran bagi masyarakat dan kedamaian bagi pihak lainnya.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam memandang cara ini, telah dirasa oleh pendamping memberi apresiasi dan ruang kepada pihak-pihak lain untuk mengembangkan pembangunan mikrohidro secara partisipatif multipihak, termasuk ke Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Makassar . Pelibatan BP2LHK Makassar sejak pembangunan awal mikrohidro di Kampung Senggang-Katimbang oleh program AgFor, dinilai sebaga visi yang sama oleh BP2LHK. Hingga akhirnya BP2LHK Makassar melakukan pengembangan mikrohidro yang lebih luas sebagai keberlanjutan program Agfor yang telah menjadi embrio untuk mendorong cara-cara partisipatif multipihak.

Pengembangan mikrohidro yang dilakukan oleh BP2LHK diharapkan dapat mengatasi konflik dan melahirkan kesadaran bersama untuk mempererat hubungan positif antara hutan dan masyarakat, hubungan masyarakat dengan pihak lainnya melalui kerja-kerja kolektif masyarakat di sekitar hutan. Selain itu tujuannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi hutan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan.  Kelestarian fungsi hutan ini akan menjamin kontinuitas hasil air yang akan bermanfaat bagi masyarakat itu  sendiri (on site) maupun masyarakat di bagian hilirnya (off site).

B. Tahapan pengembangan Mikrohidro

Kegiatan pengembangan mikrohidro yang dilakukan oleh BP2LHK Makassar adalah lanjutan yang telah dihasilkan oleh program Agroforestry and Forest (Agfor) yang difasilitasi Cifor, World Agroforestry Centre (Icraf), lembaga lokal dan pemkab Bulukumba tahun 2013 di Borong Rappoa. Dengan metode dan pendekatan yang sama Kemudian BP2LHK Makassar menggandeng  lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal yakni Organisasi Aksi Sosial dan Ekologi (OASE) dan Balang Institute. Kedua LSM ini berperan pada pendampingan masyarakat dalam pengelolaan penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat. OASE dalam pendampingannya memfasilitasi masyarakat melakukan pengelolaan kopi bubuk dengan kemasan yang lebih bagus. Serta melakukan penguatan kelembagaan kelompok-kelompok mikrohidro di Kelurahan Borong Rappoa.

Praktik pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan mikrohidro, dimulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, sampai dengan aksi dan pemanfaatan dilaksanakan secara gotong royong seluruh anggota masyarakat pemanfaat listrik mikrohidro. Pembangunan Mikrohidro dilaksanakan dengan semi swadaya dan swadaya murni masyarakat. Kampung Katimbang, Kampung Senggang dan Kampung Kayu Biranga dengan cara semi swadaya. Sedangkan pembangunan di Kampung Na’na dilaksanakan swadaya murni oleh masyarakat. BP2LHK, Pemerintah Kabupaten dan LSM cukup memfasilitasi dalam penyelesaian pembangunan mikrohidro di Kampung Na’na ini.

Sampai dengan akhir 2017,  di 3 lokasi , PLTMH (mikrohidro) dimanfaatkan tidak hanya untuk menghidupkan listrik untuk penerangan melainkan juga untuk kebutuhan listrik peralatan pengembangan usaha (PUE/productive use of energy) seperti pondok pengering ,  pengolahan kopi, dan juga pertukangan.[1]

Hingga 2018 ini dengan pendekatan partisipatif multipihak, telah berhasil dibangun mikrohidro di empat kampung dengan jumlah pemanfaat secara keseluruhan 123 rumah ditambah tiga buah masjid/ mushollah dan satu sekolah dasar. Pembangunan ini berurutan dari hulu ke hilir yakni, mikrohidro di Kampung Senggang (1 buah), Kampung Katimbang (1 buah),  Kampung Kayubiranga  (2 buah), dan Kampung Na’na (1 buah).

C. Apa yang sudah dihasilkan?

Keberhasilan sebuah program tidak cukup diukur sejauh mana input teknologi diadakan. Tetapi bagaimana proses-proses itu dilakukan hingga teknologi dapat diadakan. Keberhasilan pembangunan mikrohidro yang disusul pengadaan alat teknologi seperti pondok pengering, alat sangrai kopi , kompor biomasa dan alat pertukangan adalah buah dari sebuah metode yang melibatkan masyarakat menjadi pelaku dalam setiap proses program ini.  Mulai dari perencanaan hingga pelibatan dalam pembangunan pengembangan mikrohidro.

Tak kalah penting dalam pelibatan masyarakat sebagai pelaku langsung dalam program ini adalah keterlibatan LSM lokal. LSM lokal menjadi jembatan untuk membangun hubungan emosional yang baik antar masyarakat, pemerintah dan LSM itu sendiri, sampai melahirkan rasa saling percaya antar pihak. Hal ini didasari atas tiga pendekatan OASE sebagai LSM lokal yakni, merangkul pikiran masyarakat, merangkul hati masyarakat dan merangkul kepentingannya demi sebuah tujuan bersama. Tak jarang sebuah program mengalami kegagalan karena pendekatan yang sangat spesifik programatik dengan mengenyampingkan pendekatan persuasive antara pendamping dan masyarakat yang didampingi.

Atas hasil yang telah diraih, nantinya akan memudahkan pada pihak-pihak lainnya jika akan melakukan kegiatan di waktu selanjutnya pada lokasi yang sama. Masyarakat sudah mampu membuka diri dan memiliki modal bekerjasama yang baik dengan pihak lain. Selain itu, masyarakat sudah mampu memilah baik dan buruk sebuah tujuan kegiatan oleh pihak-pihak lainnya.

D. Tantangan

Tantangan membangun mikrohidro dan pengembangannya di Kelurahan empat kampong di Kelurahan Borong Rappoa ini dibagi atas tantangan bagi pihak di luar masyarakat/ pihak pendamping masyarakat. Kedua adalah tantangan bagi masyarakat itu sendiri.

D.1.  Tantangan pendampingan

 kondisi geografis empat kampung di Borong Rappoa berada di bentangan pegunungan Lompobattang. Kondisi geografis yang terjal sebagai wilayah pegunungan dan belum didukung oleh infrastruktur jalan yang baik menjadi tantangan berat bagi pendamping. Pada musim penghujan kondisi jalan menjadi becek. Pendamping harus berjalan kaki ke kampong Katimbang selama satu jam dan ke kampong Senggang sampai 1,5 jam, bila perjalan dimulai dari Kampung Na’na.

Pada saat pembangunan mikrohidro pada tahun 2013 dan 2014 di kampong Senggang, Katimbang dan Kayu Biranga diperparah dengan runtuhnya jembatan di tahun 2013 akibat aliran sungai yang deras. Jembatan ini berfungsi sebagai penyambung antara kampung na’na pada ketiga kampung ini. Hal ini kemudian dimudahkan atas gotong royong masyarakat membuat jembatan bambu sebagai penyeberangan alternative. Namun daya tahan jembatan dari bambu tidak cukup bertahan lama, ini meningkatkan kewaspadaan menyeberang saat membawa alat-alat pendukung mikrohidro lainnya.

Barulah di tahun 2016, pembangunan jembatan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba. Hal ini kembali memudahkan akses untuk membawa alat-alat untuk mendukung kelancaran pendampingan di kampong-kampung ini.

D.2.  Tantangan Masyarakat

Tantangan yang dihadapi masyarakat kampung Senggang dan Kampung Katimbang sebagai kampong terjauh dari pusat pemerintahan Kelurahan Borong Rappoa adalah infrastruktur jalan yang belum cukup bagus. Kondisi jalan seperti ini berpengaruh pada pendapatan ekonomi masyarakatnya yang berbeda dengan kampong lainnya di Borong Rappoa. Harga penjualan hasil panen kopi di dua kampong ini selalu berbeda 1.000 rupiah/ kilo gramnya dengan kampung Kayu Biranga dan kampong Na’na. Pedagang beralasan bahwa kondisi jalan yang belum cukup bagus sebagai akses menuju dua kampong yang cukup jauh ini, mengharuskan penghitungan biaya transportasi dan membuat perbedaan dalam pembelian kopi.

Selain kondisi infrastruktur jalan yang belum cukup bagus. Mikrohidro di empat kampong ini masih perlu dioptimalkan untuk mendapatkan sistem jaringan daya listrik yang lebih efsisien. Tegangan listrik yang belum stabil terkadang meledakkan bohlam atau alat elektronik seperti televise yang dimiliki oleh masyarakat. Stabilitas tegangan listrik mikrohidro masih membutuhkan pengadaan alat penyeimbang tegangan berupa Digital Load Controller (DLC) sebagai pengendali tegangan yang dapat mengefisienkan penggunaan listrik mikrohidro ini. Keterbatasan waktu program dan anggaran, melahirkan inisiasi masyarakat untuk mengadakan DLC di tahun 2018 ini, pada saat panen kopi di bulan juni s/d agustus.

E. Penutup

Pendekatan dengan partisipatif multipihak adalah salah satu jalan menyelesaikan persoalan dengan menggiring kesadaran bersama untuk meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam demi sebuah kesejahteraan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Hutan tidak bisa dilihat sebagai pohon saja, tapi hutan musti dilihat sebagai kekayaan bagi keanekaragaman hayati dan sebagai wadah untuk menyimpan air hujan ke dalam tanah. Jasa lingkungan berupa air dapat menjawab kebutuhan listrik bagi masyarakat sekitar kawasan hutan yang belum terjangkau oleh Perusahaan Listrik Nasional (PLN). Selain untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar hutan, jaminan ketersediaan air bermanfaat bagi pemenuhan pertumbuhan pangan di luar hutan dan kebutuhan air bersih bagi penduduk yang berada di kota.

Cara ini, semoga menjadi pembelajaran bersama. Dan empat kampung di Borong Rappoa yang telah berhasil membangun mikrohidro dengan partisipatif multipihak dapat direplikasi pada lokasi lain. Ini adalah cara “membangun Indonesia dari pinggiran”, seperti instruksi nawacita. Kesemuanya tanpa mengenyampingkan nilai-nilai budaya setempat dan nilai-nilai adat serta nilai-nilai moderen yang berkesesuaian untuk menjawab tantangan kehidupan sekarang dan mendatang.

[1] Wiratno; 10 cara (baru) Mengelola Kawasan Konservasi di Indonesia

[2] Hunggul YSH Nugroho. CASCADE MICROHYDRO SYSTEM PLTMH Desa Borongrapoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. 2018

Bagikan