Slider

Pengembangan Mikrohidro Borong Rappoa

Cara Baru Kelola Kawasan hutan harus mempertimbangkan prinsip – prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Beragam konflik yang terjadi selama ini, selalu diselesaikan melalui pendekatan penegakan hukum. Hal ini menambah daftar panjang hal-hal yang dinilai sebagai pelanggaran HAM. Kasus seperti ini sempat menjadi bagian dari Inkuiri Nasional Komnas HAM. Konflik berimbas buruk pada kerugian Negara atas program-program yang disodorkan ke masyarakat dan kerugian terhadap masyarakat itu sendiri karena terkurasnya energi dalam menghadapi konflik. Kerugian kedua pihak ini dapat terjadi karena hubungan yang tak baik telah terjadi. Padahal berbagai produk hukum Kementerian LHK, telah menjadi jalan untuk mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, yaitu antara lain: 1) Permenhut Nomor 64 tentang Pemanfaatan Air untuk masyarakat; 2) Permen LHK Nomor 83 tentang Perhutanan Sosial tahun 2016. Termasuk pula penetapan zonasi atau blok yang mengakomodasi kepentingan tradisional, budaya, ritual, dan sebagainya.

Mitra
Lokasi Program
Laporan
Tulisan
Photo
Video